Terapkan Sistem Jaminan Halal, Umat Muslim Potensi Market Menjanjikan

BALIKPAPAN, TRIBUN - Ikut serta dalam pengembangan wisata kuliner halal di Indonesia, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltim, kembali mengkampanyekan pentingnya penerapan sistem jaminan halal bagi restoran, hotel dan katering di Kaltim.


Sumarsongko, Direktur LPPOM MUI Kaltim mengungkapkan kesadaran pemilik hotel, restoran maupun catering di Kaltim untuk menerapkan sistem jaminan halal, dalam kelangsungan bisnisnya memang masih rendah. Padahal, dengan memiliki sertifikat halal maka umat muslim pun akan semakin percaya dengan kuliner yang disajikan di lokasi tersebut.

"Untuk saat ini di Kaltim, tidak lebih dari tiga catering dan satu restoran yang telah memiliki sertifikat halal. Kesadarannya memang masih kurang, padahal potensi market dengan memiliki sertifikat halal sangat besar. Kita ketahui, umat Islam di Indonesia sangat besar dan ini juga akan memberikan manfaat bagi umat lainnya," kata Sumarsongko, Kamis (22/11).

Menurut Sumarsongko, negara Malaysia, Singapura dan Thailand merupakan negara-negara yang paling gencar dalam melakukan pengembangan wisata halal dan menikmati hasilnya dalam tahun-tahun terakhir.

Usaha yang dilakukan telah berhasil menarik wisatawan dan investor muslim dari seluruh dunia, khususnya dari Timur Tengah, dengan menawarkan fasilitas-fasilitas yang sejalan dengan ajaran Islam. Mereka telah mengembangkan hotel, restoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang mengakomodasi kebutuhan wisatawan muslim. Hotel-hotel dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan sesuai syariah, dan menyajikan menu-menu masakan halal. Demikian juga restoran-restoran halal semakin banyak ditemukan.


Sejak lama, LPPOM MUI sebenarnya telah melakukan sosialisasi namun belum mendapat respon dari kalangan perhotelan, restoran maupun catering di Kaltim. Dalam pemberian sertifikat jaminan halal, LPPOM akan melakukan serangkaian proses mulai dari pemeriksaan dan audit bahan-bahan makanan, selanjutnya proses dibuatnya makanan. "Seluruh proses akan kami periksa, apakah syarii atau tidak. Selanjutnya, akan kami bawa dalam komisi fatwa dan selanjutnya akan dikeluarkan sertifikat," kata Sumarsongko.


Tidak hanya itu, LPPOM MUI mewajibkan perusahaan untuk memiliki auditor internal muslim yang mengawasi jalannya proses produski sesuai syariat Islam. "Bila terjadi perubahan bahan atau proses, auditorlah yang melaporkannya. Kami juga berhak untuk melakukan inspeksi mendadak sesuai dengan kesepakatan awal," ujarnya

sumber : http://kaltim.tribunnews.com

Pemindahan Sekolah Tergesa-gesa

WWW.KALTIMPOST.CO.ID ,SAMARINDA – Ribut-ribut pemidahan SMP 1 dan SMA 1 ke gedung baru di Jalan Kadri Oening, berbading terbalik dengan kesiapannya. Pasalnya, untuk gedung SMP 1, masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan.

Kepala SMP 1 Samarinda Djoko Iriandono mengaku, di gedung baru hanya tersedia 12 ruang kelas belajar, ruang kepala sekolah, ruang guru tata usaha (TU), dan laboratorium multimedia. Selebihnya belum dibangun.

“Masih kurang 21 ruang kelas. Keterlambatan karena pemenang tender baru ditetapkan akhir April. Jadi awal Mei baru dibangun,” terangnya. Ia menambahkan, untuk tahun ajaran baru, hanya siswa baru yang menempati gedung baru, sisanya memakai gedung lama.
“Pemindahan akan kami lakukan pada 15 Juli nanti. Tapi untuk kelas VII saja. Nanti pada ajaran baru 2013 baru pindah semuanya,” jelasnya.

Persiapan berbeda justu terlihat di pembangunan SMA 1 Samarinda. Di sini, semua aspek belajar sudah siap. Sehingga pemindahannya sudah siap pada 15 Juli nanti.

“Sudah ada 31 ruang kelasa siswa, ruang guru, ruang tata usaha, kafeteria, masjid, perpustakaan, gedung kegiatan siswa, toilet dan lainnya. Yang belum selesai hanya satu gedung untuk 8 laboratorium,” jelas Kepala SMA 1 Samarinda Suwardi.

Namun, kata dia, masalah yang dihadapi saat ini adalah pemindahan inventarisasi sekolah, seperti bangku dan berkas-berkas penting. Tidak hanya masalah pembangunannya, masalah lain seperti jalan dan penunjang keselamatan pun belum diselesaikan Pemkot Samarinda.
Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda Mursyid AR mengatakan, akses jalan menuju gedung baru sekolah berstandar internasional itu tidak layak. “Jika hujan, jalan becek seperti lumpur,” ungkapnya.

Menurutnya, bantuan APBD Provinsi 2012 sebesar Rp 1 miliar yang digelontorkan, hanya mengakomodasi perbaikan Musala At-Taqarrub hingga blok A Perumahan Wartawan Indonesia di Jalan Kadri Oening. Hal ini berarti belum termasuk pembuatan jalan menuju Jalan HM Ardans yang merupakan akses menuju gedung sekolah yang baru.

Jika pemkot ngotot memindah kedua sekolah ini Juli mendatang, maka, lanjut dia, pemkot harus mampu mencari dan menggunakan dana pendamping. “Ini sudah bulan Mei, kalau sudah harus dipindah Juli, harus dikebut,” tuturnya. (*/ros*/bby/luc/wan)

Masyarakat Pesayan dan Pilanjau Minta Listrik dan Air Bersih

Masyarakat Desa Pesayan dan Pilanjau, Kecamatan Sambaliung, Berau, meminta diperjuangkan listrik PLN dan air bersih saat anggota DPRD Kaltim asal Dapil IV, Zaenal Haq, melakukan reses, 17-22 April 2012 tadi.

"Sudah hampir 20 tahun masyarakat kedua desa tersebut tak ada pelayanan listrik PLN. Mereka mengandalkan genset untuk memenuhi keperluan listrik sehari-hari, tapi hanya menyala lima jam saja per hari. Demikian pula air bersih, mereka mengolah sendiri, karena belum ada layanan dari PDAM," kata Zaenal Haq, Minggu (6/5) kemarin.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim yang berasal dari Dapil Bontang, Kutim dan Berau ini, aspirasi lainnya dari masyarakat "Kota Sanggam" adalah peningkatan jalan ring road - Raja Alam sepanjang 6,5 kilometer yang merupakan jalan penghubung menuju Bandara Kalimaru, perlu depot BBM khusus nelayan dan bantuan untuk pembangunan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah (STIEM) Berau.

Sementara di Bontang, masyarakat setempat mengharapkan bantuan perbaikan jalan M Roem, jalan penghubung antara pusat Kota Bontang dengan pusat pemerintahan di Bontang Lestari. Selain itu, juga bantuan Water Treatment Process (WTP) untuk pemenuhan air bersih dan kelanjutan pembangunan Bandara Baru Bontang, agar segera bisa dinikmati masyarakat.

“Masyarakat mengharapkan pembangunan Bandara Baru Bontang bisa diwujudkan, sehingga jarak tempuh Bontang -Samarinda yang biasanya 2,5-3 jam menggunakan jalan darat, bisa dipersingkat menjadi 15-20 menit dengan pesawat terbang. Demikian Bontang - Balikpapan yang lazimnya 5-6 jam menggunakan jalan darat, dapat dipangkas menjadi 30-35 menit memakai kapal terbang," kata wakil rakyat kelahiran Bungi, Pinrang, Sulsel, 23 Juni 1971 yang aktif mengisi kegiatan dakwah di masyarakat ini.

Di samping itu, masyarakat juga meminta anggota Komisi III DPRD Kaltim ini memperjuangkan pembangunan jalan poros Bontang - Sangatta, Kutim menuju Desa Sangkima Lama, Kecamatan Sangatta Selatan yang masih berupa jalan tanah.

Sementara masyarakat nelayan di Kelurahan Tanjung Laut dan Pulau Beras Basah, Kecamatan Bontang Selatan serta Tanjung Limau, Kecamatan Bontang Utara meminta diperjuangkan bantuan kapal penangkap ikan dan perlengkapannya.

"Sedangkan aspirasi masyarakat Sidrap dan Martadinata, mereka tetap meminta diperjuangkan agar dapat bergabung dengan Kota Bontang, mengingat faktor kedekatan jarak," kata politisi yang lama berkarier di perusahaan Migas ini.

Aspirasi lain yang menjadi titipan masyarakat di Bontang, Kutim dan Berau adalah menyangkut bantuan alat peraga pendidikan mulai tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK sederajat.

Menurut Zaenal Haq, terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut dirinya akan berjuang maksimal agar dapat dibantu anggaran pada Perubahan APBD 2012 atau APBD murni 2013 nanti.

"Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan mereka," kata anggota Dewan yang rajin bersepeda ini. (***)

Sumber : Dari Situs Resmi DPRD Prov Kaltim

Mesir-Iran Bersatu, AS-Israel Bakal Tertekan

REPUBLIKA.CO.ID, Kelompok politik Mesir menekankan pentingnya upaya untuk mulai menjalin hubungan dengan Republik Islam Iran.

Ketua Partai Demokratik Perdamaian, Ahmad al-Fadhali kepada televisi al-Alam mengatakan, presiden mendatang Mesir harus menjalin hubungan yang kuat dengan Iran.

Menurutnya, presiden mendatang Mesir hanya akan kuat dan memiliki popularitas tinggi jika tidak mengekor pada kebijakan AS, Israel serta perjanjian Camp David, namun sebaliknya ia menerapkan kebijakan memulihkan hubungan Kairo dan Tehran serta berusaha membebaskan Palestina dan al-Quds.

Naji al-Shahabi, anggota parlemen Mesir kepada al-Alam mengatakan, pembatakan kesepakatan damai dengan Rezim Zionis Israel merupakan harapan dirinya kepada presiden mendatang Mesir.

"Upaya Mesir untuk menjalin hubungan dengan negara-negara Arab dan Islam termasuk Republik Islam Iran serta pembebasan Palestina merupakan isu penting yang harus diperhatikan presiden mendatang Mesir," ujar Naji al-Shahabi.

Sementara itu, rakyat Mesir sendiri menuntut pemerintahannya membuka hubungan dengan Iran. Seorang warga Mesir ketika diwawancarai al-Alam mengatakan, jika pemerintah Kairo membuka hubungan dengan Teheran maka hal ini akan menjadi kekuatan besar untuk menekan AS dan Israel di kawasan.