Oknum Partai yang Korupsi versi KOMPAS. Bagaimana Nasib PKS?

KOMPAS cetak hari ini (Rabu, 29/2/12) kembali menyoroti kasus-kasus korupsi di DPR dengan liputan utama berjudul 'Korupsi di DPR Makin Ganas'.

Liputan dilengkapi tabel kasus-kasus korupsi yang melibatkan beragam partai, alhamdulillah PKS tidak tercantum alias tak ada aleg PKS yang terlibat korupsi.

Kasus-kasus yang diangkat KOMPAS antara lain:


•Pembangunan Wisma Atlet Palembang (Rp 200 Milyar - yang melibatkan PD dan PDIP)
•Kasus cek perjalanan terkait pemilihan Miranda S Goeltpm sebagai Deputi Gubernur Senior BI (Rp 24 Milyar - yang melibatkan PPP, PDIP, Golkar)
•Kasus Cek perjalanan terkait proyek alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang, Sumatera Selatan, untuk Pelabuhan Tanjung Api-api (Rp 5 Milyar - yang melibatkan Partai Golkar, PD, PBB)
•Kasus Proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran di Riau (Rp 15,2 Milyar - yang melibatkan partai Golkar)
•Kasus Alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan (Rp 2,25 Milyar - yang melibatkan PPP)
•Kasus Proyek pembangunan bandara dan pelabuhan kawasan Indonesia Timur (Rp 1 Milyar - yang melibatkan PAN)

Dalam liputannya harian KOMPAS menulis:


Praktik korupsi di lembaga legislatif saat ini ditengarai semakin ganas. Politisi instan juga semakin banyak. Perbaikan partai politik, terutama terkait transparansi keuangan partai dan pengukuran kinerja kadernya, menjadi jalan utama memperbaiki kondisi Dewan Perwakilan Rakyat.




"Kalau ada yang lebih baik dari PKS, saya pindah ke partai lain"

"Kalau ada yang lebih baik dari PKS, saya pindah ke partai lain". Itulah ucapan Pak Amin Bunyamin, saat pertama kali kader DPRa PKS Pesanggrahan berkenalan dengan salah seorang tokoh masyarakat yang fenomenal di Jl H Gari RW 03, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagaimana ditulis PKS Pesanggrahan di webnya http://pkspesanggrahan.blogspot.com/2012/02/pak-amin-kalau-ada-yang-lebih-baik-saya.html


Semoga ini menjadi ibroh kita semua, khususnya bagi aleg-aleg PKS baik di tingkat DPR pusat maupun DPRD di pelosok nusantara untuk tetap menjaga PARTAI PUTIH ini TETAP BERSIH. Buktikan bahwa 'Harapan itu masih ada'. Ini juga menjadi warning bagi kita semua, jangan sekali-kali 'bermain-main' dengan amanah dakwah.

Kami yang di lapisan bawah hanya bisa berharap sambil terus berdoa agar para aleg-aleg PKS dan juga para pejabat dari PKS dijaga Allah SWT, tetap istiqomah, dimudahkan dan diberi kekuatan olehNYA untuk mengemban amanah, yang bukan hanya akan ditanyakan konstituen, tapi yang lebih dahsyat amanah itu kelak harus dipertanggungjawabkan di Mahkamah Ilahi.

Untuk selengkapnya anda bisa baca langsung di koran KOMPAS edisi Rabu 29/2/12.

Atau edisi online disini:

- http://nasional.kompas.com/read/2012/02/29/09421864/Korupsi.di.DPR.Makin.Ganas

- Tabel disini: http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2012/02/29/0349154p.jpg


*by: ADMIN PKSPiyungan

BidPuan DPC Ulu memberikan bantuan pada Ibu-Ibu yg telah di tinggal wafat lebih dahulu oleh pasangannya.

Dalam rangka selalu menghormati jasa para Ibu yang tidak pernah akan dapat dibalas oleh apapun, maka Bidang Perempuan DPC Samarinda Ulu memberikan Bingkisan kepada Ibu-Ibu yang telah di tinggal wafat lebih dahulu oleh para pendampingnya. Ibu-Ibu tersebut seorang diri mengurus dan membiayai anak-anak mereka yang kebanyakan masih dalam proses Pendidikan dasar dan menengah.
Pemberian bingkisan tersebut hasil kerjasama Bidang Perempuan dengan beberapa Lembaga Zakat yang bersedia memberikan Donasinya untuk mendukung Program kegiatan sosial ini.
Pelaksanaan acara dilaksanakan bertempat di jalan Wiratama Gang Ontel Rt.17,Rt. 18 dan beberapa lokasi di sekitarnya. di sela-sela pemberian Bingkisan tersebut Ibu Vivi yang di daulat memberikan bingkisan tersebut menyatakan bahwa membantu dan menolong sesama manusia bukan hanya perintah Allah tetapi juga kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. bahkan berbuat baik itu boleh pada siapapun termasuk berbeda agama tidak menghalangi kita untuk berbuat baik padanya, apalagi memang mereka membutuhkan bantuan" Pungkas Bu Vivi.
Bidang Perempuan DPC Ulu memiliki beragam kegiatan yang sangat padat. hampir setiap minggu terdapat kegiatan-kegitan baru. semoga Bidpuan dapat istiqomah memberikan kontribusi bagi da'wah dan kebaikan di masyarakat.

Kompensasi Kenaikan BBM Tidak Menjangkau Rakyat Miskin

Jakarta (12/3) Penolakan terhadap rencana kenaikan BBM semakin kencang. Dari Senayan, Anggota Komisi VII DPR Muhammad Idris Lutfi tegas mengungkapkan penolakannya. Menurut Idris, kompensasi kenaikan BBM dengan adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau yang dulu bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sejenisnya, tidak akan menyelesaikan masalah dan justru menambah permasalahan baru. “Kenaikan BBM hanya akan menambah jumlah rakyat yang masuk dalam kategori miskin dan mereka yang masuk kategori miskin akan jatuh pada kategori sangat miskin,” ungkapnya di Jakarta, Senin (13/3).

Dalam pandangan Politisi PKS ini, kebijakan kenaikan BBM hanya jalan pintas yang diambil pemerintah dari sekian banyak pilihan kebijakan. Terlebih lagi, survei terbaru yang dilaksanakan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), penolakan terhadap kebijakan BBM sangat besar mencapai 86,6 %. “Ini angka yang cukup besar atas penolakan suatu kebijakan. Pemerintah harus berani cari solusi lain, jangan hanya berpikir jalan pintas,” tegas Idris.

Menurut Idris, dengan 40% keluarga Indonesia berpenghasilan di bawah rata-rata dan 20% merupakan golongan yang rentan terhadap kemiskinan, maka jika BBM naik hanya 18,5 juta Kepala Keluarga (KK) atau 74 juta jiwa saja yang dapat BLSM. Jumlah ini hanya sekitar 30% dari mereka yang berpenghasilan di bawah rata-rata.”Lalu bagaimana dengan 10% lagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan di bawah rata-rata dan 20%(12,4juta) masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Pasti mereka semakin terpuruk,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Idris, jika pemerintah serius menggunakan BLSM sebagai kompensasi atas kenaikan BBM, maka berdasarkan data di atas, jumlah yang mendapatkan BLSM seharusnya mencapai 40% masyarakat Indonesia, atau sekitar 24, 7 juta KK, dengan nominal rupiahnya mencapai Rp 33,3 triliun untuk BLSM sebesar Rp 150.000 selama 9 bulan. Jumlah ini ditambah BLSM untuk golongan rentan dengan jumlah Rp 11,16 triliun untuk BLSM sebesar Rp. 100.000 selama 9 bulan. “Totalnya mencapai 44,46 triliun. Artinya, jumlah ini tidak telampau jauh dengan penghematan APBN dari kenaikan BBM yang dicanangkan pemerintah sebesar Rp 51 triliun. Karena itu, pemerintah harus cari jalan lain, karena kompensasi BLSM yang dihitung pemerintah masih jauh dari sasaran,” jelas Idris.

Hal lain yang juga menguatkan penolakan Idris terkait kenaikan BBM, adalah janji pemerintah yang tidak kunjung terealisasi untuk membangun infrastruktur sebagai kompensasi kenaikan BBM. Padahal, infrastruktur berperan penting dalam menciptakan sistem transportasi massal yang murah dan nyaman bagi masyarakat sehingga konsumsi BBM bisa dihemat. Menurutnya, Kebijakan kenaikan BBM tahun ini adalah bukti bahwa pemerintah gagal membangun infrastruktur dan transportasi publik yang nyaman dan menarik masyarakat.

“Selama 7 tahun saya di DPR, pemerintah selalu berdalih bahwa kenaikan BBM akan dikompensasi dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Nyatanya jauh panggang dari api. Padahal, infrastruktur berperan penting dalam pembangunan transportasi umum yang nyaman sehingga masyarakat beralih dari mobil pribadi ke transportasi umum dan bisa menghemat konsumsi BBM,” tutupnya.


Sumber: Fraksi PKS DPR RI

[Analisis] Angka Misterius dalam RAPBNP 2012

Oleh Iman Sugema, Phd
Analis ekonomi dan perbankan
Akademisi yang meraih doktor bidang moneter dari ANU University




Sesuai dengan judulnya, analisis kali ini memang ditujukan untuk `membongkar' sejumlah angka dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) yang dianggap `meragukan' kebenarannya. Disebut `meragukan' karena alasan-alasan yang mendasarinya kurang logis atau tidak cukup kuat untuk dipercayai kebenarannya.

Karena penyebab utama yang paling banyak disebut adalah kenaikan harga minyak mentah, kita akan memfokuskan analisis terhadap berbagai komponen APBN yang dipengaruhinya. Tentunya masih banyak isu lain yang ingin dikemukakan. Tetapi, mari kita konsentrasikan diskusi kita kepada empat hal berikut ini.

Pertama, sebagaimana tercantum dalam RAPBNP 2012, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari gas diperkirakan akan turun sebesar 14,8 persen dibanding yang ditetapkan dalam APBN 2012. Hampir tidak ada penjelasan mengenai mengapa target tersebut harus diturunkan.

Kenaikan harga minyak mentah biasanya diikuti dengan kenaikan harga gas dan batu bara. Dengan demikian, perubahan asumsi harga minyak mentah dari 90 dolar AS per barel menjadi 105 dolar AS per barel seharusnya diikuti dengan kenaikan penerimaan negara dari PPh migas dan PNBP dari minyak, gas, dan batu bara.Komponen tersebut di atas memang ditetapkan akan mengalami kenaikan kecuali PNBP dari gas.

Bisa jadi, penurunan PNBP dari gas ini diakibatkan oleh penurunan target produksi gas. Kalau demikian, harus ada penjelasan kenapa produksi gas akan turun dan sejauh mana penurunannya. Konteksnya adalah sementara ini pemerintah mengeluhkan terjadinya pembengkakan belanja negara akibat kenaikan beban subsidi.

Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggali semua potensi penerimaan semaksimal mungkin. Jangankan kerja keras untuk memaksimalkan penerimaan negara, komponen yang seharusnya mengalami kenaikan kok dibiarkan turun. Ada apa?

Kedua, kenaikan belanja subsidi BBM dan LPG tabung tiga kilogram dari Rp 123, 6 triliun menjadi Rp 137,4 triliun adalah sangat tidak logis. Seharusnya, beban subsidi BBM mengalami penurunan walaupun harga minyak mentah mengalami kenaikan sebesar 15 dolar AS per barel. Berikut adalah penjelasannya.

Besaran perubahan subsidi BBM akan dipengaruhi oleh dua hal, yakni kenaikan harga pokok tanpa subsidi dan kenaikan harga jual bersubsidi. Yang pertama akan menaikkan beban, sedangkan yang kedua akan menurunkan beban subsidi. Pengaruh bersihnya akan sangat bergantung pada berapa besar perbandingan keduanya.

Yang paling gampang adalah menghitung komponen yang kedua. Dengan kenaikan harga eceran dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter, akan ada penghematan subsidi sebesar Rp 1.500 per liter. Karena volume yang disubsidi diperkirakan mencapai 40 juta kiloliter atau 40 miliar liter, penghematan yang terjadi adalah sebesar Rp 60 triliun. Angka ini pasti dijamin kebenarannya.

Komponen yang pertama dapat dihitung sebagai berikut.

Kenaikan subsidi terjadi karena dua hal, yaitu kenaikan Indonesia crude price (ICP) sebesar 15 dolar AS per barel dan depresiasi nilai tukar dari Rp 8.800 menjadi Rp 9.000 per dolar AS.

Kenaikan beban subsidi BBM dapat dihitung sebagai berikut.

Kenaikan ICP 15 dolar AS per barel akan sebanding dengan 9,4 sen dolar AS per liter.
Ditambah dengan komponen biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan Pertamina dan pajak, harga pokok akan meningkat menjadi 13 sen dolar AS per liter atau ekuivalen dengan Rp 1.132 per liter. Maka itu, beban tambahan untuk menyubsidi 40 miliar liter adalah Rp 45,3 triliun.

Dengan demikian, karena faktor yang dapat mengurangi subsidi adalah lebih besar dibanding faktor yang meningkatkan subsidi, seharusnya beban subsidi dalam RAPBNP 2012 mengalami penurunan. Beban subsidi seharusnya turun sebanyak Rp 15 triliun dan bukannya naik Rp 14 triliun.

Selisih perhitungan saya dengan angka yang ada di RAPBNP mencapai Rp 29 triliun. Sebuah besaran yang tidak mungkin terjadi akibat salah ketik. Mestinya ada kesengajaan untuk membengkakkan perhitungan beban subsidi. Alasannya apa? Harap para anggota DPR mencermati angka ini.

Ketiga adalah sangat sulit untuk memahami pembengkakan subsidi listrik dari Rp 44,9 triliun menjadi Rp 93 triliun. Ini merupakan pembengkakan subsidi dua kali lipat lebih dan tak mungkin hanya merupakan akibat dari kenaikan harga minyak dunia.

Dalam RAPBNP 2012 hanya disebutkan membengkaknya subsidi listrik merupakan akibat dari risiko perubahan berbagai parameter subsidi listrik, seperti penyesuaian commercial operation date (COD) PLTU, keterlambatan pengoperasian Floating Storage Regasification Unit (FSRU), kenaikan harga batu bara, dan kekurangan pembayaran subsidi listrik tahun 2010.

Kenaikan harga batu bara akan linier dengan kenaikan harga minyak mentah yang sekitar 16,7 persen. Kalaupun harga batu bara naik 20 persen, tetap sangat sulit untuk menyebutnya sebagai faktor yang menyebabkan kenaikan subsidi. Dengan harga ICP 105 dolar AS per barel, ongkos pembangkitan PLTU batu bara hanya sekitar delapan atau sembilan sen per kwh. Tanpa subsidi sekalipun, PLTU batu bara tetap bisa beroperasi secara komersial.

Jadi, yang paling mungkin menjadi penyebab pembengkakan subsidi listrik adalah keterlambatan COD dan FSRU. Dalam bahasa sederhananya, terjadi keterlambatan dalam pengalihan energi primer dari PLTU BBM ke PLTU gas dan batu bara. Kalau ini yang terjadi, wajib dipertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan ini.


Jangan sampai masyarakat dibebani kenaikan TDL karena pihak-pihak tertentu masih mempertahankan inefisiensi di tubuh PLN akibat menggunakan energi yang mahal, yakni BBM. Ada yang menangguk untung besar dari dipertahankannya BBM sebagai sumber energi PLTU. Padahal, kita bisa mempercepat pemakaian gas dan batu bara yang lebih murah.

Mohon para anggota DPR membongkar siapa yang akan diuntungkan. Yang jelas rakyatlah yang dirugikan.


[REPUBLIKA, 12/3/12]

PKS dan Ulama

“Apakah kunjungan ini dalam upaya PKS mendekati kalangan Nahdliyin,” tanya seorang wartawan kepada Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam konferensi pers usai acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional PKS Zona Jati Jaya dan Bali-Nusra di Surabaya, Minggu (11/3) siang. Pertanyaan itu disampaikan mengingat sang wartawan membaca bahwa salah satu rangkaian acara Rakornas kali ini pimpinan PKS merencanakan bersilaturahim dengan Ketua Syuriah PWNU Jatim KH Miftahul Ahyar, Pimpinan Pondok Pesantren Miftahus Sunnah, Surabaya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Presiden PKS senyum-senyum saja. “Kita niatnya silaturahim. Ada atau tidak ada Rakornas kita selalu silaturahim dengan para ulama. Sebelumnya teman-teman pimpinan wilayah PKS juga melakukan silaturahim dengan para kyai dan ulama di sini,” jelas Luthfi.

Merasa kurang puas dengan jawaban tersebut, wartawan lainnya mengajukan pertanyaan lanjutan. Katanya, apakah PKS akan mengambil masa Nahdliyin yang merasa tidak puas dengan kinerja parpol-parpol yang sekarang ada, termasuk partai yang didirikan oleh kalangan Nahdliyin sendiri.

“Kita tidak maumencampuri urusan rumah tangga orang. Tujuan kita silaturahin ya silaturahim. Kalau niatnya lain nanti tidak dapat pahala,” jawab Luthfi.

Sebagai partai politik tentunya PKS tidak bisa lepas dari persepsi bahwa apa yang dilakukan dan dikerjakan, termasuk silaturahim dengan ulama, senantiasa dikaitkan dengan tujuan politis. Persepsi ini sah-sah saja. Namun sebagai partai politik, apalagi menasbihkan diri sebagai partai dakwah, PKS senantiasa berkomunikasi dengan para ulama.

Dan komunikasi dilakukan dengan ulama dari semua kalangan, tidak terbatas hanya pada ulama NU saja, tetapi juga dengan ulama-ulama dari Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, dan ulama dari sejumlah organisasi lainnya. Hal ini dilakukan karena PKS menyadari pentingnya membangun komunikasi dengan semua kalangan ulama untuk menciptakan kesalingpahaman, kesalingmengertian, dan juga kerja sama dalam proyek-proyek pembangunan umat.

Komunikasi juga penting untuk saling kenal. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Dengan komunikasi beragam persoalan, beragam perbedaan, bahkan beragam kesalahpahaman bisa didiskusikan, diluruskan, dan dicarikan jalan keluar terbaik dalam kerangka ukhuwah islamiyah.

Bagi PKS ukhuwah islamiyah jauh lebih penting dari pada angka-angka electoral. PKS tidak menginginkan mencapai angka electoral yang tinggi dengan mengorbankan ukhuwah islmaiyah. Karenanya, dalam penyusunan UU Pemilu, PKS berkeinginan angka electoral threshold bisa mengakomodir lolosnya partai-partai berazas dan berbasis massa Islam, berdampingan dengan partai-partai nasionalis lainnya.

Dalam kerangka ukhuwuah islamiyah inilah PKS membangun komunikasi dan kerjasama dengan para ulama untuk meningkatkan peran serta ummat dalam pembangunan Indonesia ke depan.

“Kita melihat hari ini, moralitas menjadi persoalan krusial bangsa ini. Para ulamalah yang dapat membperbaikinya. Karena itu kami senantiasa bersilaturahim dengan ulama untuk meminta nasehat, mendiskusikan persoalan umat, untuk kemudian bersama-sama mencari solusi terbaik,” urai Presiden PKS.

Kabar Keabadian

Imam Ibnul Jauzi*


Demi Allah, saya membayangkan masuk surga dan selamanya berada di sana, tanpa sakit, tanpa meludah, tanpa tidur, tak ada penyakit mewabah, dan selalu sehat. Kebutuhan selalu terpenuhi. Kenikmatan silih berganti setiap saat tiada batas. Hampir saya tidak percaya jika syariat tidak menjabarkan dengan jelas dan gamblang keadaan surga.

Perlu disadari bahwa seluruh kedudukan yang akan dicapai di sana sangat tergantung pada kerja keras setiap orang di dunia. Adalah aneh jika banyak orang yang menyia-nyiakan setiap detik waktunya dengan meiakukan hal-hal yang tiada berguna. Sebenarnya, satu tasbih atau pujian kepada Allah saja akan merupakan tanaman kurma dalam surga yang buahnya bisa dimakan sepanjang zaman. Wahai orang yang khawatir kehilangan itu semua, teguhkanlah hati Anda untuk selalu berharap surga.


Wahai orang-orang yang selalu resah dengan datangnya maut, bayangkanlah rasa getir kematian setelah Anda dikaruniai kesehatan. Sesungguhnya, sejak roh Anda dicabut, bahkan sebelum roh itu dicabut, tersingkaplah kedudukan manusia nanti di akhirat.

Akan sangat ringanlah manusia yang telah tersingkap baginya kelezatan yang akan segera ia alami. Ingatlah oleh Anda bahwa rasa takut akan datang saat ajal menjelang. Bersegeralah beramal sebelum sang umur tenggelam dan tak lagi bisa menemani dalam perjalanan abadi.

Merenunglah dan berusahalah melihat perjalanan hidup orang-orang yarig sungguh-sungguh dalam menghadapi kehidupannya. Itu akan banyak memberikan dorongan bagi pikiran untuk memperoleh keutamaan dan taufik. Perlu Anda ketahui juga, andaikata Dia menginginkan sesuatu untuk Anda, pasti Dia akan menyediakannya.

Adapun berteman dan bergaul dengan orang-orang yang tidak tahu kabar keabadian dan hanya tahu kabar-kabar dunia merupakan sebab utama timbulnya peryakit hati. Oleh karena itu, menjauh dari keburukan-keburukan semacam itu adalah tindakan pencegahan yang akan membuahkan keselamatan.

“Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia; sedang tentang kehidupan akhirat mereka lalai” (Ar-Ruum: 7)

فطنٍ بكل مصيبة في ماله
وإذا يصاب بدينه لم يشعر

"ia sangat perasa akan musibah yang menimpa hartanya,
namun tidak sadar tentang musibah yang menimpa agamanya"


*dikutip dari kitab "Shaidul Khathir"

LIPI: BBM Naik Angka Kemiskinan Naik, BLT Tak Jamin Tekan Angka Kemiskinan

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mewanti-wanti pemerintah akan terjadi ledakan penduduk miskin akibat kenaikan harga BBM. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak menjamin menekan pertumbuhan angka kemiskinan.

Kenaikan harga BBM dan juga tarif listrik per 1 April diyakini akan berdampak pada melemahnya daya beli penduduk yang berakibat pada bertambahnya angka kemiskinan. Peneliti LIPI, Latif Adam mengatakan, angka kemiskinan di Indonesia pernah meningkat hingga 16% saat harga BBM dinaikan pada tahun 2005. Padahal pada saat itu pemerintah telah menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) guna meredak efeknya. Dia mengingatkan, efek serupa juga bisa terulang tahun ini. Dia mengatakan, pemberian BLT yang kembali digelontorkan pemerintah dan bahkan menambah jumlahnya menjadi Rp 150 ribu dari sebelumnya Rp 100 ribu tidak menjamin menekan pertumbuhan angka kemiskinan.

*http://dennyja-world.com/2012/03/lipi-pemberian-blt-tak-jamin-tekan-angka-kemiskinan/