Sejak awal bergulirnya rencana kenaikan BBM hingga keputusan untuk menaikkan harga BBM awal April depan, PKS dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM. Hal ini yang menyebabkan PKS menjadi ramai di perbincangan di berbagai media cetak dan elektronik. PKS menilai kebijakan menaikkan harga BBM hanya akan menambah kesengsaraan rakyat, padahal pemerintah masih sangat mungkin mengambil kebijakan lain. Pemerintah mempunyai amanah sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Ketua DPD PKS Samarinda,H.Sarwono,SP.MM saat di tanya pendapatnya soal ini mengatakan “PKS menganggap kenaikan harga BBM Bersubsidi belum tentu menjadi solusi terbaik bagi persoalan APBN 2012. Untuk itu, Fraksi PKS memberikan solusi guna mengatasi tekanan anggaran akibat membengkaknya subsidi BBM. Kami DPD PKS Samarinda sependapat dengan sikap DPP PKS yang dengan Tegas menolak kenaikan BBM serta memberikan solusi untuk mengatasi hal ini”.
Menurut Sarwono solusi pertama yang ditawarkan Partainya untuk mengatasi membengkaknya subsidi BBM yaitu tidak menaikkan harga BBM. PKS, kata Sarwono, berpandangan bahwa ketika harga BBM dinaikkan, maka anggaran subsidi BBM dalam RAPBNP akan membutuhkan tambahan sekitar Rp60 triliun. Namun dengan tidak ada kenaikan harga BBM maka tentunya tidak ada dana untuk kompensasi sebesar Rp 25 triliun dalam RAPBNP 2012, sehingga kekurangan dana dalam RAPBNP menjadi sebesar Rp 35 Triliun.
“Untuk menutupi kekurangan dana sebesar Rp 35 triliun tersebut diambil jalan yang tidak mengubah postur belanja dan penerimaan RAPBNP 2012, yaitu menambah defisit 0,41% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga defisit seluruhnya akan menjadi sebesar Rp225,1 triliun atau 2,64% dari PDB. Rasio defisit ini naik 0,41% (Rp 35 triliun) dari rencana dalam RAPBNP 2012 sebesar 2,23% (Rp 190,1 triliun) tetapi masih dibawah batas yang dibolehkan Undang-undang sebesar 3% dari PDB,”
Alternatif lain untuk menutupi kekurangan dana tersebut adalah dengan sedikit mengubah postur RAPBNP 2012 dengan mempertahankan penerimaan pajak sebesar Rp1.032 Triliun seperti target dalam APBN 2012, mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp96,6 Triliun serta melakukan penghematan terhadap belanja barang dan pegawai.
“Belum dinaikkan saja, harga-harga kebutuhan bahan pokok sudah ada yang naik di beberapa Pasar di Samarinda. Menurutnya, antisipasi kenaikan harga minyak dunia yang terus merangkak naik bisa dilakukan dua tahun lalu. Namun,karena manajemen fiskal pemerintah tidak berpihak pada masyarakat, seolah-olah pemerintah tidak memiliki opsi lain. Padahal, kenaikan harga BBM dinilai sama saja mengalihkan beban ke masyarakat,dan tentunya imbasnya akan ke daerah juga”Tegas Sarwono.
“Masih ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah tanpa menghapus subsidi BBM seperti menghentikan pemborosan dalam anggaran pemerintah. "Kebocoran anggaran masih besar sampai sekarang. Sebenarnya masih banyak yang di lakukan. Bisa mengaduk-aduk subsidi lain. Kami DPD PKS Samarinda beserta Ketua-Ketua DPC telah lama mengambil sikap tegas menolak jika opsi terakhir dari Pemerintah adalah menaikkan harga BBM, jelas ini akan sangat memberatkan masyarakat Samarinda khususnya menengah ke bawah.
Jika karena hal ini PKS di keluarkan dari koalisi, Kami anggap itulah konsekwensi dari penjuangan membawa aspirasi Konstituen dan rakyat banyak. Pragmatisme itu bukan gaya berpolitik PKS. Bahkan Kami pun tidak mempersoalkan hilangnya satu kursi Menteri PKS akibat bersuara lantang pada Pemerintah. Dari dulu PKS sudah berkoalisi dengan Rakyat, dan saat ini atas nama Rakyat Kami menolak kenaikan Harga BBM.” Pungkas Sarwono.
0 komentar:
Posting Komentar