Kualitas transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji masih sangat rendah. Tentu saja hal ini membuat Komisi VIII mendorong agar segera terbentuk badan baru dalam mengelola urusan haji dan merevisi UU No 13/2008.
"Melalui badan khusus ini seyogyanya Kemenetrian Agama bisa lebih fokus pada persoalan bimbingan dan pendidikan keagamaan masyarakat, agar konflik-konflik sosial yang mengatasnamkan agama bisa dicegah. Kami juga ingin agar Kemenag dapat memajukan pendidikan berbasis agama (madrasah) setara dengan pendidikan berbasis umum," kata anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hakim, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 22/2).
0 komentar:
Posting Komentar