SAMARINDA. Pernyataan Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang, yang hendak memutus kerjasama dengan kontraktor yang tidak serius dan membuat daya serap minim, disambut baik. Salah satunya datang dari Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Mursyid Abdul Rasyid.
Ia menyebut hal tersebut sebagai terobosan baru. Dengan begitu, dipastikan membawa efek positif. Itu baik menyangkut kelancaran pembangunan infrastruktur, maupun kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
"Dengan begini, kontraktor bisa lebih komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kalau tidak, mereka kesannya santai dan berleha-leha," kata Mursyid kepada Sapos kemarin.
Hanya saja, ia meminta agar pernyataan tersebut tidak hanya sekadar ancaman belaka. Bila nanti benar ada kontraktor yang tidak serius bekerja tanpa alasan yang jelas, maka harus benar-benar disanksi. Yakni dengan memutus kontrak kerjasama serta memasukkannya sebagai daftar hitam agar tidak diberi pekerjaan lagi.
"Kalau setelah pernyataan ini kemudian mereka serius bekerja dan menyelesaikan itu tepat waktu, ya tidak masalah. Meski kesadarannya terbangun karena di bawah ancaman. Tapi kalau sampai ada yang tidak gubris sama sekali, maka itu harus benar-benar disanksi. Jangan ada toleransi apapun," tandasnya.
Politisi asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu memberikan catatan khusus untuk kontraktor yang dipercaya menangani proyek besar. Salah satunya Polder Semani yang kini tengah dalam pengerjaan saluran pembuangan di Jl Gelatik, Sungai Pinang.
Seharusnya, menurut dia, jika pekerjaannya besar, juga memerlukan tenaga yang banyak. Termasuk antisipasi terhadap ketersediaan material bangunan. Dengan begitu, diharapkan realisasi program tetap maksimal sehingga daya serap anggaran pun maksimal pula.
"Mereka (kontraktor, Red) seharusnya punya estimasi perhitungan. Pekerjaan sebanyak itu memerlukan berapa banyak tenaga kerja biar selesai tepat waktu. Kemudian komunikasi dengan distributor material banguann juga harus berjalan bagus. Jangan sampai saat bekerja baru terkendala," timpalnya.
Mursyid juga meminta Pemkot Samarinda untuk menegur para distributor nakal. Terutama yang memanfaatkan kesempatan akhir tahun ini untuk menaikkan harga.
"Tapi yang terpenting sekarang di kontraktornya. Kalau tidak serius, memang pantas saja disanksi. Kami mendukung penuh langkah Pemkot," tegasnya kembali.
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Samarinda, Jafar Abdul Gaffar, ketika dikonfirmasi terpisah. Menurut dia, sikap Wali Kota itu pantas diapresiasi untuk menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab bagi para kontraktor.
Karena itu, ia secara pribadi maupun kelembagaan mendukung langkah Pemkot tersebut. Karena DPRD selama ini berharap agar realisasi kerja bisa lebih maksimal. Begitupun daya serap anggaran yang kabarnya masih jauh di bawah standar.
"Saya kira bagus saja kalau ada ketegasan seperti itu. Jadi kontraktor tidak seenaknya bekerja. DPRD sangat mendukung. Karena ini bagian dari cara untuk memakismalkan kerja serta daya serap anggaran," terang Gaffar. (yes/ica)
sumber :Samarinda Pos online
0 komentar:
Posting Komentar