Jakarta (12/3) Penolakan terhadap rencana kenaikan BBM semakin kencang. Dari Senayan, Anggota Komisi VII DPR Muhammad Idris Lutfi tegas mengungkapkan penolakannya. Menurut Idris, kompensasi kenaikan BBM dengan adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau yang dulu bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sejenisnya, tidak akan menyelesaikan masalah dan justru menambah permasalahan baru. “Kenaikan BBM hanya akan menambah jumlah rakyat yang masuk dalam kategori miskin dan mereka yang masuk kategori miskin akan jatuh pada kategori sangat miskin,” ungkapnya di Jakarta, Senin (13/3).
Dalam pandangan Politisi PKS ini, kebijakan kenaikan BBM hanya jalan pintas yang diambil pemerintah dari sekian banyak pilihan kebijakan. Terlebih lagi, survei terbaru yang dilaksanakan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), penolakan terhadap kebijakan BBM sangat besar mencapai 86,6 %. “Ini angka yang cukup besar atas penolakan suatu kebijakan. Pemerintah harus berani cari solusi lain, jangan hanya berpikir jalan pintas,” tegas Idris.
Menurut Idris, dengan 40% keluarga Indonesia berpenghasilan di bawah rata-rata dan 20% merupakan golongan yang rentan terhadap kemiskinan, maka jika BBM naik hanya 18,5 juta Kepala Keluarga (KK) atau 74 juta jiwa saja yang dapat BLSM. Jumlah ini hanya sekitar 30% dari mereka yang berpenghasilan di bawah rata-rata.”Lalu bagaimana dengan 10% lagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan di bawah rata-rata dan 20%(12,4juta) masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Pasti mereka semakin terpuruk,” jelasnya.
Karena itu, lanjut Idris, jika pemerintah serius menggunakan BLSM sebagai kompensasi atas kenaikan BBM, maka berdasarkan data di atas, jumlah yang mendapatkan BLSM seharusnya mencapai 40% masyarakat Indonesia, atau sekitar 24, 7 juta KK, dengan nominal rupiahnya mencapai Rp 33,3 triliun untuk BLSM sebesar Rp 150.000 selama 9 bulan. Jumlah ini ditambah BLSM untuk golongan rentan dengan jumlah Rp 11,16 triliun untuk BLSM sebesar Rp. 100.000 selama 9 bulan. “Totalnya mencapai 44,46 triliun. Artinya, jumlah ini tidak telampau jauh dengan penghematan APBN dari kenaikan BBM yang dicanangkan pemerintah sebesar Rp 51 triliun. Karena itu, pemerintah harus cari jalan lain, karena kompensasi BLSM yang dihitung pemerintah masih jauh dari sasaran,” jelas Idris.
Hal lain yang juga menguatkan penolakan Idris terkait kenaikan BBM, adalah janji pemerintah yang tidak kunjung terealisasi untuk membangun infrastruktur sebagai kompensasi kenaikan BBM. Padahal, infrastruktur berperan penting dalam menciptakan sistem transportasi massal yang murah dan nyaman bagi masyarakat sehingga konsumsi BBM bisa dihemat. Menurutnya, Kebijakan kenaikan BBM tahun ini adalah bukti bahwa pemerintah gagal membangun infrastruktur dan transportasi publik yang nyaman dan menarik masyarakat.
“Selama 7 tahun saya di DPR, pemerintah selalu berdalih bahwa kenaikan BBM akan dikompensasi dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Nyatanya jauh panggang dari api. Padahal, infrastruktur berperan penting dalam pembangunan transportasi umum yang nyaman sehingga masyarakat beralih dari mobil pribadi ke transportasi umum dan bisa menghemat konsumsi BBM,” tutupnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI
0 komentar:
Posting Komentar