SAMARINDA. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Zaenal Haq, berpendapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar Pemerintah Provinsi Kaltim di Samarinda, Senin (9/4) hari ini, harus fokus menghasilkan program-program pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Tahun anggaran 2013 merupakan tahun terakhir pemerintahan Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wagub Farid Wadjdy, sehingga program-program yang disusun harus lah fokus pada pembangunan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan," kata Zaenal Haq, Minggu (8/4) kemarin.
Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim ini, program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat belum terlihat signifikan dalam tiga setengah tahun masa jabatan Awang-Farid yang sudah berjalan.
Dalam masa jabatan yang tersisa ke depan, seluruh rakyat Kaltim mengharapkan pemerintah provinsi fokus pada pembangunan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pendidikan murah dan berkualitas, peningkatan derajat kesehatan serta pembinaan moral dan mental bangsa.
"Infrakstruktur yang berkaitan dengan semua bidang itu antara lain pembangunan jalan dan jembatan yang mengakses ke sentra-sentra ekonomi kerakyatan, seperti pertanian, perkebunan dan perikanan," kata politisi asal Dapil IV Bontang, Kutim dan Berau ini.
Selain itu, juga pembangunan pasar tradisional modern, pembangunan ruang kelas baru dan rusak parah dari tingkat SD hingga SMA sederajat, penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran khususnya untuk SMK yang berkaitan dengan komunitas unggulan di daerah. Demikian pula pembangunan puskesmas 24 jam dengan seluruh komponen pendukungnya.
Kendatipun anggaran pembangunan infrastruktur sudah banyak tersedot pada program-program tahun jamak yang sudah ditetapkan sebelumnya, namun pemerintah provinsi harus tetap memberikan prioritas dan fokus pada pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat tersebut.
"Yang saya maksud dengan ekonomi kerakyatan itu adalah pertanian, perkebunan, perikanan dan industri kecil menengah. Pemprov harus mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan tersebut. Antara lain melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian pangan, perkebunan komoditas unggulan seperti sawit, karet dan hortikultura khas Kaltim, seperti pisang. Juga pengembangan usaha pertanian rumput laut, bantuan untuk nelayan, modal usaha dan pembinaan bagi usaha kecil dan menengah," kata politisi yang lama berkarier di perusahaan Migas ini.
Zaenal Haq memberikan apresiasi atas capaian Pemprov Kaltim menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 247.900 orang (6,77%) pada 2011, berkurang dibanding 324.800 orang (11,04%) tahun 2007, 259.450 orang (8,53%) tahun 2008, 245.050 orang (7,86%) tahun 2009, dan 243.000 (7,66%) tahun 2010. Ini berarti terdapat 11.550 orang yang ke luar dari kemiskinan dalam kurun tiga tahun terakhir.
Namun demikian angka di atas kertas ini jangan membuat jajaran Pemprov Kaltim terlena, karena sejatinya jumlah penduduk miskin pada kenyataannya lebih banyak di banding angka-angka statistik tersebut.
"Kita semua harus bekerja lebih keras lagi dan lebih fokus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan ini harus tercermin pada APBD 2013," kata politisi yang rajin berdakwah ini. (mir)
0 komentar:
Posting Komentar